Kabupaten Blitar mempunyai luas wilayah 1.588,79 km2, terletak antara 111’ 40’ dan 112’10’ Bujur Timur dan 7’ 58’ sampai 8’ 9’51’’ lintang selatan. Kabupaten ini berada pada ketinggian antara 92 hingga 420 meter di atas permukaan air laut. Jumlah penduduk secara keseluruhan adalah 1.259.784 jiwa (2008) penduduk yang tersebar di 22 kecamatan. Penduduk yang bekerja di pertanian 189.616 jiwa (116.257 pemiliki lahan; 67.231 buruh tani) peternak 3.952 jiwa, perikanan darat 1.773 dan nelayan 403 jiwa.
Alokasi penggunaan dan pemanfaatan lahan di Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut: Lahan pertanian dan sawah : 23,8% (37.202 ha); Hutan : 21,56% (32.265 Ha); Pemukiman : 16,96%; Perkebunan swasta dan negara: 37,68 %, dan lainnya : 0,5%. Berdasarkan data ini, terlihat bahwa tingkat kepemilikan masyarakat terhadap lahan sangatlah kecil dibandingkan dengan penguasaan lahan oleh pihak kehutanan dan perkebunan yaitu hanya sebesar 0,32 Ha/KK, yang tentunya sangat sulit untuk dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga petani. (laporan assement KPA 2010)
Hal ini menunjukkan bahwa desa yang merupakan sumber pangan terbesar ternyata banyak sekali penduduknya yang masih dililit oleh kemiskinan, ditandai dengan kepemilikan lahan yang sempit dan rata - rata hanya sebagai tanah garapan. Perjuangan untuk terus menurunkan tingkat kemiskinan dan kerentanan masih harus dilakukan, terlebih lagi dengan berbagai tantangan baru dari dampak globalisasi dan berbagai bencana alam. Hal tersebut mengakibatkan adanya kesenjangan dalam penguasaan sumber-sumber agraria, sehingga memunculkan konflik agraria yang berkepanjangan.
Ketidakadilan struktur penguasaan, pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan sumber – sumber agraria di Kab. Blitar merupakan konflik laten yang setiap saat dapat meletus kepermukaan menjadi sengketa sumber – sumber agraria. Belum lagi penguasaan pihak swasta terhadap sumber – sumber yang menguasai hajat hidup orang banyak (Blumbang Gede Soso masuk dalam Hak Guna Usaha PT. Kismo Handayani), semakin menambah ruyam permasahan agrarian di Kab. Blitar.
Sengketa agraria di Kab. Blitar memang baru muncul kepermukaan pada 13 tahun terakhir ini, yakni meledak paska reformasi. Namun akar persoalan yang sesungguhnya sudah ada jauh hari sebelumnya. Dimana sejak dulu, sebelum kemerdekaan Indonesia yang dikuasai oleh feodalisme sudah mempunyai penguasaan sumber – sumber agrarian yang tidak adil. Dan reformasi hanya merupakan momentum perubahan yang mampu dimanfaatkan oleh mereka yang selama ini termarjinalkan.
Perubahan struktur agraria menjadi lebih adil diharapkan selesai pada tahun 1970, berdasarkan pada Undang – Undang Pokok Agraria dengan berbagai turunannya guna terselenggaranya Reforma Agraria (Land Reform). Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam pidato Ir. Soekarno 17 Agustus 1965, yang menghendaki landreform (asset reform) selesai pada tahun 1970. Diharapkan dengan struktur agraria yang berkeadilan tersebut akan semakin cepat terjadinya suatu susunan masyarakat adil dan makmur sebagaimana cita – cita awal pendirian republik ini.
Pencapaian suatu masyarakat yang adil dan makmur harus dimaknai adil dulu baru makmur bukan sebaliknya. Sehingga perjalanan untuk menuju suatu cita – cita tersebut bangsa ini tidak mengalami kesenjangan social, yang dapat menyebabkan kerusuhan social.
Kemakmuran sendiri baru dapat tercapai jika seseorang mempunyai alat – alat produksi. Karena selama alat produksi belum dikuasai oleh seseorang maka kemakmuran yang tidak akan pernah datang kepada seseorang tersebut. Karena seseorang itu tetap akan kehilangan nilai lebih yang dihasilkan oleh barang yang dibuat dengan keringatnya. Nilai lebih yang diharusnya dibagi rata antara biaya tenaga kerja, bahan dan penyusutan alat produksi. Dimana kedua yang terakhir merupakan kepunyaan pemilik alat produksi.
Melihat besarnya penduduk Kab. Blitar yang bekerja didunia pertanian dan angka kemiskinan terbesar di Kab. Blitar yang berada didesa dengan petani sebagai mata pencahariannya. Sudah saatnya kepemilikan petani atas tanah harus segera diwujudkan sebagai salah satu hak dasar petani untuk mendapatkan alat produksinya guna menuju masyarakat petani sejahtera.
Petani yang dikatakan masih terdapat dibawah garis kemiskinan sebagian besar merupakan buruh tani (landless) dan petani gurem (nearlandless). Dikatakan Petani gurem/kecil karena kepemilikan tanahnya kurang dari 0,25 Ha (Jawa). Sedangkan rata – rata kepemilikan lahan pertanian di Kab. Blitar yang dimiliki oleh Petani hanya 0,33 Ha. Sehingga sangat pantas jika petani di Kab. Blitar sampai saat ini masih hidup dibawah garis kemiskinan jika dihubungkan dengan kepemilikan lahan.
Tanah/lahan pertanian sangat berhubungan dengan tingkat kesejahteraan petani. Karena tanah merupakan alat produksi bagi dunia pertanian. Sehingga penguasaan tanah oleh petani merupakan bagian mutlak bagi peningkatan kesejahteraan petani di Kab. Blitar. Tanpa adanya penguasaan tanah oleh petani akan sulit merubah tingkat kesejahteraan petani.
Penguasaan tanah oleh petani juga merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Konvenan Ekonomi, Sosial dan Budaya yakni Hak atas kelayakan sandang pangan papan, Hak atas pekerjaan dan hak tempat tinggal. Ketiga hak dalam Konvenan ekosob tersebut dapat diwujudkan dalam dunia pertanian dengan kepemilikan petani atas tanah. Dengan pemilikan tanah tersebut, petani akan mendapatkan kelayakan atas sandang pangan dan papan dan hak tempat tinggal dan tentunya jaminan atas pekerjaannya sebagai petani.
- - - - - - - - - -
Sementara di kab. Blitar terdapat 26 titik sengketa pertanahan (berdasarkan objek), yang terdiri dari 11 dengan pemegang Hak Guna Usaha baik swasta maupun BUMN. 13 titik dengan Perhutani, 3 titik dengan alat Negara (TNI) baik Angkatan Darat maupun Angkatan Udara. Melihat besarnya sengketa pertanahan di Kab. Blitar tersebut perlu adanya penyelesaian sengketa pertanahan di Kab. Blitar.
Sengketa pertanahan dimanapun muncul karena struktur kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan yang tidak adil, ini juga terjadi Kab. Blitar. Sehingga merubah struktur tersebut menjadi lebih adil merupakan solusi yang tepat guna menyelesaikan sengketa pertanahan tersebut.
Ini terlihat dari sengketa pertanahan yang terjadi di Kab. Blitar selalu berada di wilayah Perhutani, pemegang HGU atau wilayah yang diduduki oleh alat negara. Dimana Perhutani dan pemegang HGU yang memegang luas tanah sebagai sumber kemakmurannya. Pemegang HGU yang hanya dimiliki oleh segelintir orang hidup dari tanah yang disewanya dari negara, bahkan sering sebagian dari tanah yang masuk di area HGU tersebut merupakan tanah yang dulu menjadi milik dari masyarakat. Sehingga sengketa terjadi. Sedangkan Peta hutan yang dijadikan patokan pengelolaan hutan oleh Perhutani merupakan buatan tahun 1931, tentunya sudah tidak sesuai dengan keadaan di lapangan karena pertambahan penduduk.
Disekitar wilayah yang disengketa, selalu terdapat kehidupan orang – orang kebun ataupun desa hutan yang tidak kunjung sejahtera kehidupannya sejak dari zaman Belanda. Karena mereka hanya menjadi buruh kebun tanpa memiliki alat produksi. Padahal kekayaan kebun yang tiap hari dikerjakan luar biasa dan diambil pemegang saham perkebunan. Sehingga wajar jika masyarakat menuntut dikembalikannya tanah nenek moyangnya.
Belum lagi, jika kita sempatkan diri untuk melihat perkebunan di Kab. Blitar yang dalam kenyataanya tanaman yang ditanam oleh pihak perkebunan banyak yang tidak sesuai dengan pemberian Hak Guna Usaha. Banyak sekali tanaman perkebunan yang telah berganti dengan tanaman lain yang lebih menguntungkan bahkan merupakan tanaman musim. Selain melanggar pemberian Hak Guna Usaha juga membahayakan masyarakat yang ada dibawah perkebunan terkait dengan bencana alam yang selalu mengancam. Karena pergantian tanaman dari tanaman tahun menjadi tanaman musim.
Perjuangan kaum tani untuk merebut kembali tanahnya sering sekali dimaknai sebagai gerakan PKI. Stigma demikian tentunya merugikan kaum tani dan menghadapkan gerakan petani dengan kaum agamawan di daerah. Atau melakukan kriminalisasi terhadap petani, dengan berdasarkan UU perkebunan. Dimana UU tersebut sangat bersifat kapitalistik dan menguntungkan pengusaha perkebunan semata, tanpa melihat sejarah tanahnya.
Kriminalisasi terhadap petani dilakukan diseluruh negara Indonesia, terkait dengan perjuangan Petani merebut tanahnya. Seperti kasus yang baru terjadi di Lampung dan Jambi beberapa minggu yang lalu. Tentunya hal demikian tidak kita harapkan ada di Kab. Blitar, dengan menyadari bahwa perjuangan petani merebut tanahnya merupakan bagian mutlak menuju masyarakat petani sejahtera.
------------------------
Dalam melakukan reforma agraria yang pada intinya landreform dalam arti sempitnya pendistribusian tanah, juga harus disiapkan subjek calon penerima (petani). Sehingga akan terdapat kejelasan calon penerima hasil redistribusi tanah tersebut. Dengan begitu tidak akan terdapat kesalahan prosedur dan jaminan penerima tanah tepat sasaran.
Untuk mempercepat proses pendistribusian tanah, maka petani harus mengorganisir dirinya sendiri. Bergabung dalam sebuah wadah perjuangan. Karena masyarakat yang kecil – kecil (baik petani gurem maupun buruh tani) hanya mempunyai kekuatan jika bersatu dan gotong – royong. Apalagi petani harus berhadapan dengan perkebunan swasta maupun negara, perhutani dan alat negara. Karena hanya dengan persatuan dan gotong – royonglah masyarakat kecil mempunyai nilai tawar dihadapan pihak lain.
Sementara nasib suatu kaum tidak akan berubah kecuali dengan usahanya sendiri. Bantuan dari pihak lain hanya merupakan tambahan kekuatan bagi perjuangan tersebut. Termasuk nasib petani yang saat ini berkonflik, perubahan nasibnya hanya tergantung dalam dirinya sendiri. Mengharapkan bantuan orang lain adalah keselahan besar, namun bukan berarti menolak bantuan tersebut. Selama bantuan tersebut tidak mempengaruhi kedaulatan organisasi tani.
Persatuan harus diwujudkan dikalangan petani terutama di Blitar. Untuk itu, Paguyuban Petani Aryo Blitar yang merupakan fusi dari dua organisasi yang memperjuangankan Hak Petani atas Tanah yakni Aliansi Mahasiswa Petani Blitar (AMPHIBI) dan Serikat Petani Aryo Blitar (SPAB). Yang telah melakukan perjuangan sejak tahun 1997 sampai sekarang. Sehingga konsistensi perjuangannya sudah tidak diragukan lagi. Harus mampu menjadi wadah persatuan bagi kalangan petani yang sedang bersengketa dengan pihak lain.
Persatuan Petani dalam wadah Paguyuban Petani Aryo Blitar ini harus tetap dijaga. Mengingat PPAB saat ini sudah mewadahi sebelas (11) Organisasi Tani Lokal di Kab. Blitar yang sedang berkonflik dari 26 titik konflik di Kab. Blitar. Yang artianya 40% petani yang sedang berjuang merebut hak atas tanah berada dibawah bendera PPAB.
Kongres PPAB ketiga yang akan diselenggarakan pada Bulan Maret tahun ini, harus mampu menjadi pondasi awal, pijakan dasar bagi perjuangan Petani di Blitar. Momentum Pergantian kepengurusan, seyogyanya akan membawa dampak yang luas terhadap kancah pemikiran dan pergerakan petani yang ada di Blitar. Dalam kehidupan berorganisasi secara ilmiah harus terjadi regenerasi, demikian halnya dengan PPAB. Mekanisme keorganisasian sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar organisasi, peserta peraturan-peraturan organisasi lainnya. Mekanisme Kongres, harus dijalankan, dalam upaya untuk mempertahankan eksistensi organisasi itu sendiri dengan proses yang telah ada. Dimana proses pergantian kepengurusan PPAB dilakukan dalam empat tahun sekali.
Harapan besar yang berada dipundak kepengurusan PPAB yang akan datang harus mampu diemban untuk menjadi hasil yang positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya anggota PPAB. Perjuangan Petani dalam merebut haknya atas tanah harus difasilitas oleh PPAB (bagi anggotanya) dengan adil, jujur dan mengedepankan persatuan antar anggota. Karena hanya dengan persatuanlah rakyat kecil akan merubah nasibnya.
Untuk itu kaum tani, Sadar Bersatu Bangkit dan Berjuanglah untuk meraih masa depanmu yang gilang gemilang dinegeri yang dikatakan Agraris ini.
Jaka Wandira
Staf
Yayasan Solidaritas Masyarakat Desa
Tidak ada komentar:
Posting Komentar